Hal itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia, Marzan Aziz Iskandar pada pembukaan Workshop Audit Keamanan Teknologi Informasi Untuk Kemandirian dan Daya Saing Bangsa, di Jakarta, Rabu (29/5).
Sejalan dengan itu, Marzan melanjutkan, aspek keamanan dari pemanfaatan TIK yang harus diantisipasi adalah mengenai risiko dari sistem informasi.
Untuk menjamin keamanan TIK perlu adanya auditor TIK untuk menghindarkan kerugian-kerugian pemanfaatan TIK seperti hilangnya data, kebocoran data serta pemborosan investasi. Audit TIK yang sudah dilakukan di antaranya, E-KTP, E-Pemilu, Cyber Crime.
"Peran auditor itu mengendalikan TIK tersebut untuk menciptakan nilai ekonomi yang optimal. Karena melalui kegiatan ini kami IATI berharap bisa memberikan kontribusi positif dalam merangsang peran auditor," kata Marzan.
Selain itu Marzan juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah memiliki standar terkait keamanan TIK seperti ISO, SNI. Standar keamanan tersebut bisa menjadi panduan untuk melaksanakan audit TIK.
Sementara Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Luki Eko
Purwanto mengatakan pesatnya perkembangan TIK berdampak pada
peningkatan ekonomi.
Di negara maju setidaknya kenaikan 10 persen dari penggunaan internet
dengan kecepatan tinggi akan meningkatkan pemasukan pendapatannya.
Demikian halnya penelitian yang dilakukan World Bank tahun 2009
menyebutkan di negara-negara Asia kenaikan pemakaian internet kecepatan
tinggi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 1,3 persen. Jadi setiap
kenaikan satu persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dua persen.
"Sehingga langsung atau tidak langsung TIK punya pengaruh, sehingga
faktor keamanannnya harus diperhatikan khususnya yang terkait dengan
sistem serta prosedur pengembangan TIK," katanya.
Luki juga mengatakan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) TIK merupakan salah satu sektor yang menjadi
perhatian. Untuk memperkuat TIK dalam MP3EI tersebut diperlukan sumber
daya manusia yang handal bidang TIK.
"Sekarang ini tenaga produktif Indonesia masih rendah pendidikannya.
Padahal pada 2025 kita membutuhkan sedikitnya 17 juta sumber daya
manusia lulusan S1-S3," kata Luki.
Sayangnya, menurut Luki, berapa tepatnya jumlah lulusan sekolah menengah
dan sarjana belum diketahui.
"Pada 2015 nanti akan diberlakukan ASEAN Community, teknologi dari
negara ASEAN akan bisa masuk ke Indonesia, demikian juga dengan sumber
daya manusia. Sehingga kita membutuhkan sumber daya manusia yang handal
bidang TIK untuk mengantisipasinya," katanya.
Di sisi lain Staf Ahli Kominfo, Kalamullah Ramli,
mengungkapkan data penggunaan perangkat keras bidang TIK. Data per
Desember 2011 menyebutukan ada 2 miliar perangkat yang digunakan di
seluruh dunia, di Indonesia sendiri terdapat 55 juta perangkat keras.
Sehingga pada tahun-tahun mendatang jumlah perangkat kerasnya tentu akan
bertambah seiring kesadaran penggunaan internet yang makin meluas.
"Beberapa tahun ke depan maka akan ada komunikasi mesin dengan mesin di
seluruh dunia. Karena itu dalam MP3EI infrastruktur internet harus
dibangun dan itu bisa menjadi dinamika peluang kemandirian dan daya
saing bangsa," kata Kamarullah.
Kamarullah mengingatkan dengan pertumbuhan TIK dan dampaknya yang pesat
di seluruh dunia memunculkan cyber crime sehinga ke depan Indonesia
perlu mengantisipasinya dengan adanya cyber law.
Sumber